Selewengkan Uang Komite, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Klungkung Ditahan

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, LB Hamka, menjelaskan bahwa IWS diduga kuat melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana komite dan PIP. "Modusnya berawal dalam penyusunan anggota komite yang ditentukan sendiri oleh tersangka, kemudian menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tanpa rapat komite," ungkap Hamka ditemui di Denpasar, Rabu (30/4/2025) malam 

Ia menambahkan, IWS mencairkan dana PIP secara kolektif melalui surat kuasa siswa untuk digunakan membayar SPP tanpa pertanggungjawaban, serta mengelola dana komite senilai Rp349.797.616 melalui rekening pribadi. "Uang komite itu disimpan dan dibuatkan rekening pribadi atas nama dirinya sendiri," kata Hamka.

Berdasarkan audit BPKP Provinsi Bali, perbuatan IWS menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.174.149.923,81. "Kami telah menyita Rp182 juta dari rekening tersangka, dan akan melakukan aset tracing untuk pengembalian kerugian keuangan negara," ujar Hamka. Penyidik telah memeriksa lebih dari 50 saksi, termasuk pengurus dan orang tua murid.

IWS ditahan selama 20 hari mulai 30 April hingga 19 Mei 2025 di Rutan Klungkung, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, dengan alasan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. "Ditahan di Rutan Klungkung selama 20 hari, terhitung hari ini sampai 19 Mei 2025," tegas Hamka. 

Ia dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat pada tahun lalu. "Ada laporan dari masyarakat, murni penegakan hukum," jelas Hamka. Kejaksaan kini mempersiapkan pemberkasan untuk pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Hamka menegaskan, penegakan hukum ini bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara dan mencegah praktik serupa. "Kejaksaan lebih berorientasi kepada pengembalian kerugian keuangan negara," tutupnya.