Disdikpora Petakan Seratusan Siswa Berpotensi DO

Data sementara ditemukan ratusan siswa di jenjang SD dan SMP yang berpotensi DO. Siswa yang bersangkutan masih terdaftar di Data Pokok Kependidikan (Dapodik), namun sudah jarang masuk sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Buleleng Putu Ariadi Pribadi, Minggu (27/4) mengatakan, rata-rata siswa yang berpotensi DO ini sudah tidak ditemukan di sekolah. Data kehadiran siswa yang ini, ada yang sudah tidak bersekolah hitungan hari, hingga hitungan minggu.

“Di SMP kami temukan 182 orang dan di SD ada 109 orang siswa yang berpotensi DO. Setelah ditelusuri, alasannya beragam, ada yang ikut keluarga pindah, diajak bekerja, menikah, broken home dan ada juga yang memang tidak ada kemauan sekolah,” ucap Ariadi.

Sekolah pun sudah melakukan pendekatan bersama Disdikpora Buleleng, untuk mengupayakan menarik siswa yang bersangkutan kembali ke sekolah. Persoalan yang langganan terjadi setiap tahunnya, ditangani lebih awal. Sekolah yang bersangkutan didampingi Disdikpora sudah melakukan pendekatan kepada siswa dan orangtua yang bersangkutan.

Mereka diupayakan tetap mendapatkan pendidikan, memenuhi aturan wajib belajar 12 tahun (sampai tamat SMA/SMK/sederajat). Disdikpora menawarkan Pendidikan non formal program kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang jam belajarnya lebih fleksibel.

“Dari 182 orang siswa berpotensi DO di SMP, sebanyak 92 orang diantaranya sudah kita jajaki dan bersedia kembali ke sekolah, tetapi ke SKB atau PKBM yang jam belajar bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa,” papar Ariadi.

Sedangkan sisanya, masih terus diupayakan pendekatan persuasif. Disdikpora tidak hanya menyertakan guru atau kepala sekolah, tetapi juga meminta dukungan aparat desa untuk membantu memberikan edukasi masyarakatnya. Terutama, siswa yang sudah tidak ada di wilayah Buleleng, karena diajak orang tuanya bekerja di luar kota.

“Persoalan-persoalan pendidikan ini terus kita upayakan penanganan maksimal. Memang secara persentase jika dibandingkan jumlah siswa di Buleleng seluruhnya yang mencapai puluhan ribu tentu angka ini tidak seberapa. Tetapi menyangkut hak pendidikan harus didapatkan seluruh rakyat Indonesia,” tegas pria yang juga menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng ini.7 k23