Komisi IV Bahas Pelayanan Sosial hingga Ketenagakerjaan

Raker membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024 dengan pembahasan sektor sosial hingga ketenagakerjaan.

Adapun empat OPD yang hadir antara lain Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada. Rapat kerja dipimpin langsung Anggota Komisi IV yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung Putu Parwata, didampingi anggota komisi lainnya yakni I Made Suwardana, Made Sudana, dan Ni Luh Putu Sekarini.

Dalam kesempatan itu, Parwata menyampaikan apresiasi atas stabilitas keuangan Kabupaten Badung. Namun demikian, Parwata menekankan pentingnya perencanaan yang matang dari masing-masing OPD, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan investasi aset untuk mendukung pelayanan publik. “Kami bersyukur keuangan Badung masih kuat. Tapi, setiap OPD harus memiliki perencanaan yang jelas, terutama RSD Mangusada. Kita harus berani investasi alat-alat kesehatan dan memperbaiki SDM agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dan kepercayaan terhadap rumah sakit meningkat,” ujarnya.

Parwata menegaskan, jika hingga bulan Juli 2025 masalah kekurangan tenaga medis belum terselesaikan, Komisi IV merekomendasikan rumah sakit untuk segera merekrut tenaga kontrak atau honorer menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan tidak terganggu.

Komisi IV DPRD Badung juga menyoroti isu ketenagakerjaan, terutama dalam menghadapi tantangan yang datang dari generasi muda, khususnya Gen Z. Di era ini, pola kerja mulai berubah secara drastis. Generasi Z cenderung menjadi pekerja nomaden, berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu singkat tanpa kejelasan arah karir maupun kepemilikan sertifikasi keterampilan yang mumpuni.

Fenomena ini dinilai sebagai masalah krusial yang harus segera diatasi. Pemerintah pun mendorong pentingnya sertifikasi kerja dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. “Jika tidak diberikan pemahaman yang tepat, Gen Z akan terjebak dalam pola kerja jangka pendek tanpa keahlian yang bisa diakui secara formal,” kata politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini.

Selanjutnya, Komisi IV meminta Dinas Sosial menguatkan peran penting dalam berinteraksi langsung dengan kelompok masyarakat yang rentan. Upaya edukasi dan komunikasi intensif kepada kelompok ini menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial. “Yang rentan harus dijangkau. Dinas Sosial harus hadir memberikan edukasi, dukungan, dan tempat untuk mereka bertumbuh,” kata Parwata.

Pada bagian lain, Komisi IV juga mendorong pengembangan rumah singgah melalui Dinas P2KBP3A. “Rumah singgah ini ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keterlantaran atau konflik keluarga, sebagai tempat pemulihan sementara sebelum diarahkan ke solusi jangka panjang,” imbuh mantan Ketua DPRD Badung ini. @ ind