Dewan Jembrana Dorong Digitalisasi di MPP

NEGARA, NusaBali

Komisi II DPRD Jembrana mendorong digitalisasi sejumlah layanan publik yang saat ini telah tersentral di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana. Meski standar pelayanan sudah cukup baik, digitalisasi layanan publik diharapkan bisa lebih mempermudah dan mempercepat proses sejumlah perizinan. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Jembrana I Ketut Suastika Cohok, setelah melakukan kunjungan ke MPP Jembrana, Selasa (11/3). Dirinya yang turun bersama jajaran Komisi II DPRD Jembrana ingin mendalami sistem pelayanan di MPP yang baru beroperasi sejak akhir tahun 2024 lalu. 

“Kami melihat SOP (standar operasional prosedur) di MPP sudah berjalan cukup bagus. Namun adanya pemangkasan tenaga kerja (terkait kebijakan larangan pengangkatan non-ASN) juga berpengaruh terhadap pelayanan, terutama di bagian penerimaan masyarakat yang akan mencari pelayanan,” kata Cohok.

Cohok menjelaskan bahwa pihaknya ingin sejumlah sistem pelayanan dapat terdigitalisasi, sehingga pengurusan dapat dilakukan melalui aplikasi di ponsel. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang langsung ke MPP. 

“Ini juga menjadi target kami, semua sistemnya digital. Sehingga perizinan itu menjadi murah, mudah, dan tidak memerlukan banyak waktu untuk hanya pengurusan beberapa izin yang sebenarnya bisa dipermudah,” ucap Cohok.

Salah satu contoh yang diberikan adalah pengurusan legalitas yayasan. Cohok menjelaskan ada 12 item persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mengurus izin yayasan dan harusnya bisa proses pengajuan lewat aplikasi.

“Cukup mereka lewat aplikasi, kalau sudah memenuhi 12 item persyaratan itu mereka submit dan kemudian legalitas yayasan itu keluar. Begitu pun dengan layanan kependudukan,” ucap politisi PDIP asal Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, ini. 

Saat ini, kata Cohok, ada 23 OPD dan sejumlah instansi vertikal maupun BUMD yang telah membuka layanan di MPP Jembrana dengan menyediakan total 253 jenis layanan. Dia menilai hal ini sudah cukup bagus. Namun inovasi untuk memperluas layanan harus terus dilakukan.

Di samping itu, Cohok mengungkapkan akan ada pendekatan pelayanan untuk pengurusan rekomendasi BBM bagi nelayan dan petani. Layanan tersebut akan didekatkan ke desa-desa. Dia menyatakan sangat mendukung rencana tersebut.

“Kalau nantinya anggaran kita memenuhi, kita akan memudahkan mereka agar diadakan mobil keliling yang menjangkau setiap desa secara terjadwal. Sehingga para nelayan atau petani itu cukup mudah untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM,” tandas Cohok.

Menanggapi kekurangan petugas di MPP, Cohok mengatakan, sebelumya ada salah satu perguruan tinggi di Jembrana yang menawarkan penempatan tenaga magang di Pemkab Jembrana. Itu pun dinilai bisa menjadi solusi saling menguntungkan sambil nantinya menunggu kepastian kebijakan soal kepegawaian yang menjadi wewenang pemerintah pusat.  

“Secara permanen, kita juga nantinya pasti akan ada perekrutan tenaga outsourcing, terutama untuk tenaga cleaning service. Kemudian satpam. Karena saya dengar tadi di sini cleaning service juga sangat kurang. Bahkan mereka tidak sempat untuk istirahat makan. Tentunya ini juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian,” ujar Cohok. 7 ode